Unwira Hasilkan Policy Paper Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan MK

Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, dalam hal ini Rektor Unwira P. Dr. Philipus Tule, SVD, Dekan Fakultas Hukum Unwira Dr. Yustinus Pedo, SH, Mhum dan Kaprodi Ilmu Hukum Unwira Ernest a Uba Wohon, SH, M.Hum menghasilkan Policy Paper terkait Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Policy Paper ini disiapkan oleh Team Unwira sebagai masukan bagi Badan Keahlian DPR-RI yang dibawakan dalam Rapat Kerja dan Seminar Nasional Dengan Mitra Memorandum of Understanding dalam rangka penguatan kualitas dukungan Badan Keahlian DPR-RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR-RI guna mendapatkan masukan tekait Refleksi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional Bersyarat Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 pada Jumat, 11 Maret 2022 di Swissotell, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Penyusunan Policy Paper oleh Team Unwira ini merupakan sebagai bentuk tanggapan atas Surat yang dikirim Badan Keahlian DPR-RI tertanggal 21 Februari 2022. Dalam Policy Paper tersebut, Team Unwira menegaskan bahwa terdapat banyak perdebatan akan UU Cipta Kerja dan dianggap tidak memberikan jaminan kepastian. Padahal sejatinya hukum itu harus memberikan jaminan kepastian, di samping keadilan dan kemanfaatan. Berkenaan dengan situasi itu, perlu ketegasan dari pihak berwenang untuk segera memberi respon atas beragam pendapat yang berkembang di masyarakat saat ini, dengan segera membenahi UU Cipta Kerja ini sebagai produk hukum yang pasti untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan hukum bagi para pekerja, jelas Team Unwira dalam Policy Paper.

Dalam Policy Paper tersebut, Team Unwira pun memberikan beberapa rekomendasi penting yaitu: (1). Mengevaluasi dan membangun jejaring kerjasama dengan pihan yang berkompeten untuk membantu jalannya pengkajian terhadap UU Cipta Kerja. (2). Membuka ruang diskusi publik untuk menerima masukan terhadap materi perubahan UU Cipta Kerja. (3). Bersinergi dengan berbagai serikat kerja untuk membangun kesamaan persepsi terhadap materi perubahan dalam Undang-Undang.